MUARABUNGO – Jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengambil kebijakan dalam pendistribusian di SPBU dan dan pedagang eceran. Namun kebijakan itu hanya diputuskan di meja rapat unsur Muspida, realisasi di lapangan bukan suatu kenyataan.
Ini menjadi bahan kritikan ketua DPRD Bungo M Mahili yang menilai pengawasan di SPBU tidak maksimal. "Pengawasan dan ketegasan dari petugas di lapangan belum terlihat saat ini. Saya minta Satpol PP bekerja dengan tegas dalam mengawasi BBM ini," katanya kepada sejumlah wartawan di kantornya Selasa (20/3).
Sesuai dengan hasil rapat yang telah disepakati, pihak SPBU juga harus
turun tangan dalam mengatasi pelansir BBM. "Pemilik SPBU harus memasang pagar supaya mobil tidak memarkirkan kendaraan dilokasi SPBU. Petugas Satpol PP juga harus tindak ini," tambahnya.
Kritikan ini dilontarkannya setelah melihat sendiri kondisi antrean di SPBU pada malam hari. Kata Mahili, dirinya menemukan masih banyak mobil yang parkir di SPBU walau sedang kehabisan stok. "Akibatnya antrean terjadi pagi-pagi. Minyak di SPBU juga bisa cepat habis diborong oleh pengantre yang tidur di SPBU," ujarnya.
Begitu juga dengan kebijakan penjatahan BBM untuk eceran dengan memberikan rekomendasi kepada agen dinilai tidak berjalan. Camat dan Dinas Perindagkop belum juga menetapkan nama-nama agen yang diberikan surat rekomendasi. "Kita minta camat dan Disperindagkop untuk secepatnya menetapkan agar yang mengantri di SPBU tidak lagi terlalu banyak," pungkasnya.(bt)
S
0 komentar:
Posting Komentar