MUARABUNGO – Aktifitas penambangan batu bara terbukti tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya menguntung investor dan penguasa. Tidak hanya terbukti merusak infrastruktur jalan, kemacetan lalu lintas dan hutan, pemukiman dan kesehatan warga juga terancam. Seperti yang terjadi di kawasan penambangan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo di areal PT Daya Bara (Dabara).
Lokasi tambang yang sangat dekat dengan pemukiman warga telah menimbulkan ancaman bencana bagi warga. Bencana longsor, banjir menanti warga di musim penghujan. Dimusim kemarau ancaman kekeringan akan melanda sumur-sumur warga. Makanya, aktifitas penambangan itu menimbulkan gejolak bagi masyarakat setempat. Informasinya pekan lalu warga merusak kaca mobil tambang yang sedang beraktifitas.
Terkait hal ini, komisi III DPRD Bungo menyatakan telah satu suara meminta Pemerintah Kabupaten Bungo untuk menutup aktivitas tambang PT Dabara itu. Dewan mengaku tidak tahu bagaimana awalnya bisa diberikan izin tambang yang dekat dengan kawasan masyarakat tersebut. "Anggota dan pimpinan komisi III sudah sepakat meminta pemerintah mencabut izin PT Dabara," kata Hambali anggota Komisi III DPRD Bungo kemarin.
Dirinya mengatakan menilai pertambangan tersebut banyak mudarat dari manfaatnya yang diterima masyarakat. "Kalau musim kemarau, sumur warga banyak yang kering. Kalau musim hujan seperti ini, longsor mengancam. Dengan alasan dan dalih apapun, tambang itu sudah tak benar. Komisi III minta Dabara angkat kaki dari Rantau Pandan," tukasnya
Katanya Komisi III tidak takut dan siap berhadapan dengan siapapun yang membekingi perusahaan tersebut. "Saya siap berhadapan, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau perlu untuk ke ESDM pusat saya akan lakukan, ini demi masyarakat. Kasihan kan mereka, banyak ruginya dari untungnya. Jadi buat apa dipertahankan," tandasnya.(bt)
S
0 komentar:
Posting Komentar